Artikel

Memerdekakan Politik Pendidikan

Di usia kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-63 ini, Indonesia mesti melakukan pembangunan politik pendidikan yang solid dan prospektif. Pertama-tama hal ini tentu saja harus diawali dari komitmen para penentu politik pendidikan itu sendiri, yaitu: para elite politik, pejabat pemerintah di Pusat maupun Daerah serta para pengambil kebijakan negara. Mereka semua harus memiliki komitmen dan kesadaran akan betapa pentingnya pendidikan (sense of education).

Refleksi Pembangunan Pemuda dan Olah Raga di Indonesia (Kebijakan & Strategi)

Kita berharap formulasi kebijakan RUU tentang Kepemudaan memiliki kerangka acuan dan karakter yang kokoh dan mumpuni yang juga bersifat, konsisten, sistemik, komprehensif, aspiratif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi upaya-upaya pengembangan kreativitas dan hak-hak pemuda. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mau memperhatikan dan mendewasakan pemudanya.

Pendidikan dalam Perpsektif Politik

Dunia pendidikan tidak mungkin lepas dari politik dan kekuasaan. Bahkan, politik dan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan.
Menurut Paulo Freire masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Maka dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia peran politik (eksekutif dan legislatif) begitu besar. Sehingga, ranah politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi espektasi publik akan sebuah sistem pendidikan yang mencerahkan.

Revitalisasi Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral.

Menagih SPMB Gratis

Dalam realitas dan kondisi pendidikan tinggi kita yang masih sangat memprihatinkan dan belum mampu bersaing unggul pada tataran globalisasi tersebut, mestinya kita tidak lagi terjebak dalam kontroversi polemik SPMB yang amburadul.Yang hanya bisa membebankan pembiayaannya pada kantong-kantong rakyat.Yang justru semakin menunjukkan legalnya praktik komersialisasi, kapitalisasi, dan liberalisasi di perguruan tinggi negeri.

Komitmen untuk Pendidik Bangsa

PERTEMUAN Sembilan Menteri-Menteri Pendidikan Berpenduduk Terbesar di Dunia (The Seventh E-9 Ministrial Review Meeting) yang diikuti China, India, Indonesia, Brasil, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Meksiko, dan Nigeria di Nusa Dua Bali, 10-12 Maret lalu telah menghasilkan deklarasi Bali. Salah satu poin penting dalam deklarasi itu menekankan pada peningkatan kualitas guru. Karena ternyata, 50% guru di lima negara E-9 belum berpendidikan formal dan hanya 50% yang berpendidikan strata satu (primary education training).
 

Putusan MK pada Pendidikan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-V/2007 yang dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 20 Februari 2008, memutuskan bahwa gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan 20 persen. Putusan ini sepertinya akan membawa dampak buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Idealisme Guru dan Pembangunan Peradaban Bangsa

Marilah kita jadikan momentum sekarang ini sebagai pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Sehingga, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia.

Komitmen Anggaran untuk Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Guru

Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan sia-sia.