Pentingnya Penyerapan Anggaran

Rabu, 04/01/2012

Oleh Irwan Prayitno

Para ekonom memperkirakan tahun 2012 Indonesia akan mengalami dampak dari krisis global yang terjadi di Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus dimaksimalkan adalah terserapnya anggaran pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tercipta.

Penyerapan anggaran sangat penting karena akan menggerakkan perekonomian sektor riil, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan arahan agar anggaran semaksimal mungkin terserap hingga 100 persen. Adapun langkah yang sudah dilakukan adalah menyerahkan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2012 di akhir tahun 2011 dengan harapan agar pelaksanaan anggaran bisa lebih awal dan penyerapannya tinggi.

Hambatan-hambatan yang ada juga perlu di atasi, misalnya dengan mempercepat proses tender dan melakukan soliditas program bagi pemkab/pemko. Pemkab dan pemko perlu mensinkronkan dan mensinergikan program agar bisa berjalan dengan baik terkait penggunaan APBN dan APBD. Pemkab dan Pemko juga diharapkan mampu menghilangkan hambatan investasi agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dan mendukung terserapnya anggaran, di antaranya dengan melibatkan diri dalam program pembangunan. Misalnya saja dalam pembangunan jalan, jembatan dan lainnya. Masyarakat diharapkan mendukung pembangunan jalan baik berupa menghibahkan lahan maupun dengan menjualnya dengan harga yang wajar.

Beberapa kasus menunjukkan ada dana pembangunan jalan yang tidak terserap karena masih ada masyarakat yang menolak pembangunan jalan dengan berbagai motif dan alasan. Akhirnya anggaran tersebut tidak bisa digunakan sehingga dibalikkan ke pemerintah pusat dan pembangunan jalan pun tertunda.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga diharapkan agar tercipta pembangunan yang tidak berbiaya ekonomi tinggi. Penulis kerap mendapatkan informasi tentang adanya pungli dan sejenisnya yang dampaknya bisa menganggu aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dengan peran serta masyarakat dan semua pihak, hal seperti ini bisa diminimalkan dan bahkan dihilangkan.

Besar dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialkokasikan untuk Sumbar tahun 2012 adalah 20,176 triliun. Dana dari pemerintah pusat mengalami kenaikan 3,712 triliun dibanding tahun 2011, atau secara persentase naik 22,44 %. Dengan penambahan dana yang cukup besar ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteran masyarakat dan juga bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika merujuk kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota dan Kabupaten, jumlah PADnya tidaklah besar untuk membiayai pembangunan. Yaitu tidak lebih dari 10 persen dari APBD masing-masing. Maka peran APBN/dana pemerintah pusat menjadi penting dalam pembangunan di daerah, dan menjadi lebih penting lagi untuk terserap agar memberikan efek multiplier kepada perekonomian daerah.

Salah satu dana dari pusat yang cukup besar dan memiliki pengaruh di masyarakat adalah dana untuk pendidikan. Dalam sambutan penulis sewaktu penyerahan DIPA 2012, penulis mengharapkan pemkab dan pemko segera melakukan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru serta dana BOS kepada sekolah-sekolah setelah menerima transfer dari pusat. Dengan demikian, aktivitas pendidikan di Sumbar bisa berjalan lebih baik.

APBN adalah salah satu sumber penggerak ekonomi Sumbar yang langsung mengarah kepada sektor riil. Untuk itu, penyerapannya yang tinggi akan berperan dalam mendorong bergeraknya sektor riil dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perlu peran-serta semua pihak agar perekonomian Sumbar tetap dalam kondisi yang baik ketika imbas krisis ekonomi global sudah masuk ke Indonesia. ***

Singgalang 4 Januari 2012