Gubernur Cukup Satu Periode

Jumat, 23/04/2010

Senin, 19 April 2010

PADANG - SINGGALANG

Para calon Gubernur Sumbar yang akan bertarung di pilkada 2010, sepertinya siap mengikuti jejak Mendagri Gamawan Fauzi. Satu periode menjadi gubernur, setelah itu melompat ke tingkat nasional.

“Pasangan Irwan Prayitno-Muslim Kasim, jika terpilih siap satu periode saja. Ini dilakukan mengikuti langkah Gamawan Fauzi,” kata Tim Pemenangan Irwan-MK, H. Masful kepada Singgalang, Minggu (18/4) di Padang.

Alasannya, karena pasangan ini ingin menjadi pemimpin yang amanah dan berbuat bagi rakyat. “Kalau sudah berniat dua kali, tentu akan memberi kesan ingin menggunakan kekuasaan menekan SKPD-SKPD untuk memenangkan periode kedua,” kata Masful lagi. Ditegaskan Masful, Irwan-MK siap sekali periode saja.

Dari kubu calon lain, Fauzi Bahar-Yohannes Dahlan juga bertekad seperti itu. Namun dengan alasan sedikit berbeda. “Tokoh-tokoh Sumbar mulai ‘kering’ di pentas nasional,” kata Tim Pemenangan Pilkada Fauzi-Yohannes, Aldi Yunaldi, SH.M.Si., di tempat terpisah.
Jika terpilih, Fauzi siap mengikuti jejak Gamawan Fauzi yang menjadi Mendagri atau Azwar Anas yang menjadi Menteri Perhubungan (kemudian Menko Kesra) dan Hasan Basri Durin yang menjadi Menteri Pertanahan/Agraria.

Aldi mengatakan, peluang untuk seperti itu cukup besar pada diri Fauzi Bahar. “Fauzi tokoh yang masih muda, energik dan memiliki kapasitas untuk itu. Juga memiliki jaringan yang cukup luas di tingkat nasional,” jelasnya. Terbukti dengan seringnya Fauzi diundang untuk menghadiri acara-acara di tingkat nasional.

Namun disampaikan Aldi, dunia politik cenderung dinamis. “Meski keinginan untuk seperti itu ada, namun kita perlu melihat kehendak rakyat,” sebutnya. Seandainya rakyat berkehendak Fauzi dua periode, juga tidak salah diikuti. “Suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Aldi.

Sedangkan bagi tim pemenangan Marlis-Aristo, langkah Gamawan yang saat ini telah di kancah nasional merupakan bagian dari prestasi pasangan yang mereka usung.
“Gamawan-Marlis terkenal karena kekompakan mereka. Jarang ada pasangan kepala daerah dewasa ini kompak sampai akhir. Tapi Gamawan dan Marlis, sampai akhir masa Gamawan diangkat menjadi menteri kan selalu seiya-sekata,” kata relawan pemenangan Marlis-Aristo, Bakhtiar Kahar kepada Singgalang. Kekompakan itu lah yang hasilnya berbuah stabilitas kepemimpinan di tingkat Sumbar.

“Karena dinilai berhasil, Gamawan diberi kepercayaan yang lebih besar. Yakni menjadi Mendagri. Marlis sendiri, tentu akan berupaya mempertahankan prestasi itu seandainya terpilih,” kata Bakhtiar.

Langkah utama untuk mempertahankan itu tentu dengan menjaga kekompakan duet Marlis-Aristo ini sampai ke ujung seandainya terpilih nanti. “Setelah itu, tradisi merancah ke tingkat Nasional yang telah dimulai dari pasangan Marlis terdahulu Gamawan Fauzi, memang harus diikuti,” jelasnya. Namun tidak mesti harus menjadi menteri, “mungkin jabatan lain. Tapi yang jelas harus naik tingkat ke kancah nasional,” kata Bakhtiar.

Harapan masyarakat
Harapan masyarakat agar Gubernur Sumbar mendatang mewarisi sukse gubernur terdahulu, mampu menembus nasional dan jadi gubernur cukup satu periode saja juga dikemukakan Ketua DPRD Sumbar, Ir. Yulteknil, MM.

Hanya saja, kata Yulteknil, semua itu juga terakit erat masyarakat, terutama bagaimana memilih pemimpin. Harusnya. Pemilih harus memilih orang yang memiliki kompetisi bersaing di tingkat nasional. “Dia haruslah gubernur yang energik dan memiliki kompetensi diri yang bagus dan bisa mengangkat citra Sumbar,” sebutnya.
Bila itu dimiliki, diyakininya bisa saja gubernur mendatang cukup satu periode saja. Bahkan, bisa seperti Gamawan Fauzi yang bahkan tidak cukup satu periode, telah ‘dipinang’ jadi meneteri.

“Ini performance bagi masyarakat Minang, jangan hanya sebelum merebut kemerdekaan saja, tapi juga harus bisa berkiprah saat mengisi kemerdekaan,” ujarnya.
Karena itu, gubernur harus bekerja dengan baik sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “RPJMD itukan lima tahun, jadi kita lihat dia berhasil implementasikan atau tidak,” ulasnya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani melihat semua itu tergantung dengan kemampuan seseorang. Seperti Harun Zain, Azwar Anas dan Hasan Basri Durin. Ketiga mantan Gubernur Sumbar itu terbilang berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sangat mustahil tambah Zulkifli, bila kepala daerah mendatang yang kurang kredibel akan dilirik pemerintah pusat atau presiden untuk mengisi kabinet.

Fasilitas negara
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Damsar meminta calon incumbent untuk tidak mempergunakan fasilitas negara dalam masa kampanye. Menurut dia, penggunaan fasilitas negara itu, mulai dari mobil dinas, memanfaatkan birokrasi, sopir dan lainnya, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan etika politik.
Disebutkannya, dengan tidak tegasnya aturan calon incumbent bisa saja memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pilkada. “Mereka kan masih menjabat, jadi bisa saja meminta kontribusi pada kepala dinas,” sebutnya.

Hal senada disampaikan mantan Sekda Provinsi Sumbar, H. Rusdi Lubis yang juga Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI). Katanya, calon kepala daerah incumbent sebaiknya jangan gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Aturan memang hanya saat kampanye, namun etika tidak baik.
(308/104/101/Yose)

http://www.hariansinggalang.co.id/index.php?mod=detail_berita.php&id=6276