Pemprov Terima CPNS, Diprioritaskan yang Profesional

Sabtu, 23/10/2010

Sabtu, 23 Oktober 2010

YUNI

PADANG - SINGGALANG Pegawai Negeri Sipil di Sumatra Barat 70 persen tidak profesional. Ini disebabkan, rekrutmennya tidak mengacu pada standar yang benar, kecuali sejak empat tahun belakangan, saat penerimaan diperketat oleh Gubernur Gamawan Fauzi. Penerimaan CPNS kali ini dijadwalkan paling lambat November.

“Data BKD bicara begitu, bahkan banyak pegawai titipan,” kata Gubernur Irwan Prayitno kepada Singgalang, saat pertemuan unsur pimpinan media lokal dengan gubernur/wagub belum lama berselang.

“Kami takkan menerima CPNS malas atau tak profesional,” tambah Irwan Prayitno, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota jawaban gubernur terhadap pemandangan umum anggota dewan tentang KUA dan PPAS APBD Sumbar 2011, Jumat (22/10) di Padang. Menurut profesor Sumber Daya Manusia (SDM) ini, yang akan diterima jadi CPNS adalah mereka yang berkualitas dan bisa bekerja di bawah tekanan.

Pegawai profesional itu, antara lain cirinya, menurut Irwan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Bukan yang minta dilayani. Penempatan PNS sesuai keahlian (the right man on the right place) adalah mutlak. “Indikatornya adalah knowledge, skill dan attitude yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan diduduki,” paparnya.

Malas
Menurut sumber Singgalang di kantor gubernur, Jumat (22/10), jika pegawai yang 70 persen itu disuruh membuat dua pucuk surat dalam sehari, bakalan takkan selesai, karena berleha-leha. “Kalau tak percaya coba sajalah,” kata dia. Tak hanya itu, para pejabatnya pun ‘terpenjara’ dalam sistem birokrasi yang lamban. Sepucuk surat, dengan alasan kehati-hatian baru akan tuntas tiga hari. Sepucuk surat permohonan atau proposal dari rakyat, jika tak dikawal, akan lenyap entah di meja pejabat mana. Tenggelam dalam tumpukkan map.

“Kalau di Semen Padang, jika surat masuk dibantu atau tidak, pasti dibalas, di kantor gubernur, sampai kiamat takkan dibalas,” katanya. Tak hanya di kantor gubernur, tapi di semua kantor pemerintah di Sumbar.

CPNS
Tahun ini sama seperti tahun-tahun lalu, di Sumbar akan kembali diterima CPNS. Mereka dipastikan tidak akan menjadi pegawai tak profesional seperti 70 persen pegawai yang telah dirilis Gubernur Irwan Prayitno dalam rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-Sumbar baru-baru ini di Kabupaten Solok.

Untuk penerimaan CPNS tahun ini, beberapa waktu lalu gubernur juga sudah menegaskan akan menggandeng UI. Lembaga ini dinilai lebih profesional.
Gubernur menegaskan, pernyataannya tentang 70 persen pegawai tak profesional di Sumbar bukan tanpa alasan. Banyaknya pegawai yang malas dan tidak bisa bekerja selain tampak kasat mata, juga berdasarkan laporan dari pimpinan SKPD masing-masing. “Itu tak perlu survei, cukup dilihat dengan kasat mata saja sudah diketahui mereka profesional atau tidak,” tegasnya.

Apa yang disampaikan gubernur juga cukup masuk akal. Sejak dulu, sudah menjadi rahasia umum, kalau banyak pegawai titipan para pejabat yang berkuasa ketika itu. Di era Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman, semua itu ditiadakan.

Penerimaan CPNS dijalankan dengan ketat dengan melibatkan Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai pembuat dan pemeriksa soal ujian. Banyak yang komplain dengan sistem ini, tapi tidak sedikit pula yang memuji. Terutama para CPNS yang diterima di era itu. Mereka bisa lulus murni, tanpa sogokkan atau minta memo kepada pejabat.

Selain itu, juga harus memenuhi syarat PP No. 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 tahun 2002. Juga mempertimbangkan pangkat, prestasi kerja, pendidikan jabatan, manajerial dan mampu menghadapi persoalan organisasi. Tak hanya itu, PNS sebagai pilar mendukung kinerja, wajib mematuhi disiplin PNS. Sementara yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman disiplin sesuai PP No. 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. (*)

http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=1410