Soal Membingungkan

Selasa, 14/12/2010

Senin, 13 Desember 2010
UJIAN CPNS TAHAP II

PADANG - SINGGALANG Ujian tahap dua bagi CPNS di Sumbar, Minggu (12/12) membingungkan peserta di 11 kabupaten/kota. Lulusan komputer diuji MIPA. Sarjana Bahasa Inggris diuji komputer dan seterusnya. Ribuan peserta pun bingung.

Kepala BKD Sumbar, Jayadisman menyatakan, tidak ada soal semacam itu pada “grup” pemprov dan tujuh kabupaten kota yang soal-soalnya dikerjakan Lembaga Demografi UI. “Entah kalau di kelompok lain,” kata dia.

Memang, ada tiga kelompok ujian CPNS di Sumbar tahun ini. Pertama yang ‘setia’ dengan gubernur, tujuh kabupaten/kota. Kemudian Kabupaten Limapuluh Kota berdiri sendiri. Lantas ada 11 kabupaten/kota, juga ke UI, tapi memilih fakultas teknik sebagai pemeriksa soal.

“Pada kelompok UI demografi, ujian kedua ini tidak mengarah pada disiplin ilmu, melainkan pada fungsi-fungsi jabatan dan analisis si calon,” kata dia. Seorang CPNS dokter, takkan diuji lagi tentang ilmu kedokteran, begitu seterusnya.

Kelompok tujuh yang ‘setia’ dengan gubernur adalah, Sijunjung, Dharmasraya, Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Padang Panjang dan Agam.
Sedang yang masuk ke UI, tapi tak sekelompok dengan gubernur adalah, Pasaman, Pasbar, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pessel, Solsel, Kota Solok dan Kabupaten Solok serta Kepulauan Mentawai.

Masalah satu nama lulus di dua tempat, tak ikut tes lulus juga, lulus semua dalam empat lokal, terjadi di kelompok 11 ini. Sedang Limapuluh Kota, tagak surang, menyerahkannya ke Unand.

Sementara itu, peserta lain beranggapan, terjadinya ujian yang tak sesuai dengan disiplin ilmu, itulah hakikat ujian yang sesungguhnya. “Kalau lurus-lurus saja, itu namanya bukan ujian,” kata seorang peserta lainnya.

“Kok dapek sado-e, ndak ujian namoe tu do yuang,” kata seorang bapak penjual rokok di Pasar Raya, Padang.

Soal tak salah
Termasuk kelompok 11 adalah Kota Padang. Di kelompok 11 inilah soal yang membingungkan peserta. Sejumlah peserta mengadu ke Singgalang, kenapa soal tak sesuai bidang ilmu masing-masing.

Kepala BKD Padang, Hiptonius Damanhuri menyatakan, “Menurut pihak UI, soal tak salah. Tidak usah khawatir dan cemas, sistem penilaiannya sudah ada.”
Di Padang, kata dia, peserta ujian dibagi atas delapan klaster. Salah satu klaster misalnya dokter, perawat, bidan dan pekerja di rumah sakit/puskemas.
Soal-soalnya tentang medis, mulai dari paling murah sampai pada pertanyaan untuk dokter spesialis.

Jika perawat mampu menjawab pertanyaan dokter spesialias, maka itu tambahan poin baginya. “Jika tidak, tak soal,” katanya.
Untuk memberi nilai, maka yang diadu adalah peserta perawat sesama perawat, dokter sesama dokter dan seterusnya.
Begitu juga dengan sarjana komputer, sarjana hukum, sarjana pendidikan. Jika satu klaster, maka soal akan bercampur. “Jadi sekali lagi, soal tak salah,” katanya.

Profesional
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di tempat terpisah menyatakan, ia ingin menerima CPNS berjalan bersih, jujur dan profesional. Karena itu, ia tidak mengakomodir permintaan sejumlah kepala daerah agar dalam penerimaan CPNS kali ini diberi ‘rongga’ sedikit.

‘Rongga’ itu untuk mengakomodir atlet berprestasi, anak miskin dan sebagainya. “Saya tidak mau begitu, sebab menciderai kejujuran,” kata dia.

Tahun depan, jika ada penerimaan CPNS lagi, ia mohon agar seluruh kepala daerah menyatu, sehingga tidak muncul persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, dua anggota DPRD Sumbar, Yulman Hadi dan Saidal Masfiuddin, sependapat dengan gubernur agar dalam penerimaan CPNS tidak ada ‘rongga’ untuk bermain. Ini penting, guna mendapatkan CPNS yang pforesionnal.

Namun, Yulman yakin, seketat apapun aturan, pasti tetap akan ada celah untuk bermain. Karena itu, ia minta ada aturan tegas dari gubernur. “Kalau memang kehendak daerah akan diakomodir, misalnya disediakan 10 kursi untuk altet berprestasi dan anak miskin, tapi harus ada pergub atau perbupnya,” kata dia.

Untuk membuktikan hal itu, si calon harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap. “Jadi, profesionalisme jalan, kehendak daerah tertampung,” kata dia. Tapi ia tak sependapat, jika ‘rongga’ itu diisi oleh anak kemenakan pejabat.(003/010/208)

http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=2440