Provinsi tak Terima PNS dari Daerah

Jumat, 31/12/2010

Jumat, 31 Desember 2010

Padang, Singgalang
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan, dirinya tidak akan menerima PNS dari daerah (kabupaten/kota) untuk pindah ke provinsi. Apalagi, bagi PNS yang ikut pilkada, tapi kalah, tidak ada tempat baginya untuk mengabdi di provinsi.

“Saya sebagai gubernur dan pembina PNS di lingkungan Pemprov, tidak ingin, di provinsi dijadikan tempat pembuangan PNS. Kita ke depan, butuh PNS yang berkualitas dan mampu bekerja dalam melakoni roda pemerintahan,” ujar Irwan kepada wartawan, Rabu malam (29/12) usai rapat evaluasi seluruh SKPD pada lingkungan Pemprov di auditorium gubernuran.

Namun demikian, penegasan tersebut bukanlah harga mati. PNS kabupaten/kota yang ingin pindah dan mengabdi di provinsi, harus mengikuti fit and propert test sehingga PNS yang ingin pindah mengabdi itu, benar-benar mengabdi. Abdi negara dan abdi masyarakat mesti tercermin dalam sikap sehari-hari.

Irwan mengaku sejak dirinya dilantik jadi gubernur 15 Agustus 2010, banyak permintaan dari PNS yang selama ini bertugas di kabupaten/kota, baik langsung maupun perantara untuk pindah menjadi PNS provinsi. Termasuk pula PNS aktif di kabupaten/kota yang kalah pilkada. “Mohon maaf, saya tidak menerima kalau begini caranya. Hingga sekarang, Alhamdulillah, belum satupun saya terima. Kalau iya juga berniat ke provinsi, ikuti aturan main, yang akan diterapkan nanti. Fit and proper test. Ini konsekuensi logis dari mencari SDM PNS yang berkualitas untuk menjadi PNS yang ideal,” terang Irwan.

Gubernur memahami, kebijakan yang bakal ditempuh, kadang bergesekan dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan. Tapi, secara umum, ditekankan, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada publik, mesti didukung SDM yang berkualitas. SDM berkualitas dipengaruhi faktor hulunya, termasuk proses penerimaan.

Untuk mengkongkritkan output SDM berkualitas tersebut, peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) akan dilebihkan sehingga SDM yang ada bisa andal menjabarkan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Dalam evaluasi kegiatan masing-masing SKPD itu, gubernur menegaskan, semua pihak melakukan penghematan anggaran, di semua lini. Mindset menghabiskan anggaran, perlu diubah menjadi anggaran yang benar-benar berbasis kinerja. Lakukan juga percepatan realisasi kegiatan, sehingga di penghujung tahun tidak direpotkan dengan kegiatan yang over dosis. (101)

http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=2867