8 Daerah Masih Tertinggal
Rabu, 12/01/2011
Gubernur : Tuntas 5 Tahun Mendatang
Padang, Padek – Penanganan daerah tertinggal di delapan kabupaten/kota di Sumbar tidak bisa diselesaikan dengan sepihak. Sektor hulu dan hilir harus ditangani secara bersamaan sesuai prinsip pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan.
”Program penuntasan daerah tertinggal ini ditargetkan selesai paling lambat lima tahun ke depan. Pemprov dalam hal ini, membutuhkan koordinasi yang intens dengan pemkab/pemko,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kepada Padang Ekspres kemarin.
Irwan mengatakan, daerah tertinggal di Sumbar saat ini sudah menunjukan progress pembangunan yang baik. Kendati belum bisa menyamai kondisi di perkotaan, namun progressnya sudah lumayan.
Dari laporan bupati, tambah Irwan, di Dharmasraya telah terjadi pertumbuhan APBD. Jika tahun 2005, Rp 111.991.580.180, tahun 2011 sudah naik menjadi Rp 538.947.516.530. peningkatan rata- rata setiap tahunnya Rp 71.159.322.726 atau naik 63,54 persen.
Untuk daerah tertinggal tersebut, jelas Irwan, juga telah terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakatnya. Hanya saja, saat ini masih terkendala pada infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan.
Gubernur berjanji menyuntikkan dana jika pemda setempat betul-betul serius menjadikan daerahnya bebas dari ketertinggalan. Untuk mengurangi jumlah daerah tertinggal di Sumbar, Pemprov akan bekerja sama dengan Kementerian Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian PU, Kementerian Keuangan untuk melakukan rehabilitasi pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Terutama pembangunan infrastruktur, penyediaan rumah, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Tahun ini, Kementerian PDT akan mengalokasikan dana pembangunan daerah tertinggal untuk kabupaten Mentawai sekitar Rp 10 milliar untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur dan pengembangan lokal ekonomi masyarakat setempat. ”Untuk pengentasan daerah tertinggal itu, perlu diberdayakan kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya lokal. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal tersebut”, tuturnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Biro Pembangunan dan Rantau Setprov Sumbar, Suhermanto Raza mengungkapkan, dana pembangunan daerah tertinggal juga telah dialokasikan melalui APBD, APBN dan dana alokasi khusus dari Kementerian PDT.
Tiga Substansi Dasar
Ada tiga substansi persoalan daerah tertinggal. Yakni, belum tersedianya jaringan listrik, instalasi air bersih dan minimnya infrastruktur jalan dan jembatan. ”Tahun ini, akan kita fokuskan penangan persoalan tersebut,” ulasnya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar per 8 November lalu, angka harapan hidup di 8 daerah tertinggal di Sumbar masih minim. Mentawai hanya 68,36 persen, angka melek huruf 92,44 persen, rata –rata lama sekolah 6,51 persen dan pendapatan per kapita 606,23 persen. Daerah tertinggal lainnya seperti Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Pasaman, Pasaman Barat, Dharmasraya perkembangannya juga tak menggembirakan. Terbukti dengan hasil rangking nasional yanga menunjukkan rangking diatas 250.(*)
Marisa Elsera
Padang Ekspres 10 Januari 2011