Sinkronkan Program Daerah Lewat Rakor

Jumat, 21/01/2011

DPR Diajak Bertemu Camat dan Kepala Daerah

Padang, Padek – Untuk menyinkronkan program kerja tahun 2011, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota pada 26 – 27 Januari mendatang di Kabupaten Solok Selatan.

Sebelum pertemuan itu, Pemprov terlebih dahulu melakukan rapat kerja dengan para camat se – Sumbar di The Hills Bukittinggi 20 - 21 Januari 2010. Kemudian pertemuan dengan Kepala Desa dan Lurah di Asrama Haji Parupuaktabing, Padang 24 -25 Januari.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Fachril Murad menyebutkan, dalam pertemuan dengan camat dan bupati/walikota, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengundang 14 anggota DPR RI dan 4 orang anggota DPD RI asal Sumbar sebagai nara sumber. “Ini untuk pertama kalinya dilakukan Gubernur Sumbar,” katanya.

Diharapkan dengan hadirnya wakil rakyat asal Sumbar yang duduk di Senayan Jakarta itu, para camat, bupati dan walikota bisa terlibat aktif berdiskusi, memaparkan kondisi objektif daerah serta menyampaikan aspirasinya. “Ini sangat penting, untuk pembangunan daerah ke arah yang lebih baik,” kata Fachril Murad, kemarin (19/1).

Sinkronkan Program

Sementara itu dalam pertemuan dengan Bupati dan walikota serta kepala badan pertanahan nasional (BPN) Sumbar di Solok Selatan, Pemprov akan melakukan sinkronisasi program debngan kabupaten dan kota.

Di antaranya gerakan terpadu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil. Salah satunya, kata Fachril Murad, melalui program bantuan dana pembuatan sertifikat untuk 500 bidang (persil) tanah bagi usaha mikro dan kecil di 19 kabupaten dan kota yang dianggarkan di APBD 2011.

Kemudian, ditambah bantuan dana dekonsentrasi (APBN) bagi 300 persil usaha mikro dan kecil di sektor kelautan dan perikanan, koperasi 850 persil dan prona 4.800 persil. “Sebab kesulitan usaha tersebut dalam memperoleh pembiayaan kredit di bank selama ini, umumnya terkendala tidak adanya jaminan atau agunan seperti sertifikat tanah. Padahal, mereka punya lahan, tempat untuk berusaha. Nah, Pemprov mengatasi itu dengan memberikan bantuan pembuatan sertifikat,” ujar mantan Wakil Kepala Dinas koperasi, Peindustrian dan Perdagangan Sumbar itu.

Fachril Murad menyebutkan, pada pertemuan dengan bupati dan walikota juga dibahas pola yang tepat untuk merealisasikan dan menggerakkan program strategis satu sapi satu petani yang digagas Gubernur Irwan Prayitno.

Padang Ekspres 20 Januari 2011