Pelayanan di Kecamatan Buruk

Selasa, 25/01/2011

Perlu Ada Standar Minimum

Bukittinggi, Padek-Pelayanan publik di tingkat kecamatan masih buruk. Banyak penyebab, mulai dari delegasi wewenang yang belum maksimal, jangkauan wilayah yang cukup luas dan sarana prasarana yang belum memadai.

Demikian dikatakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat membuka rapat kerja (raker) camat se-Sumbar di The Hills Hotel Bukittinggi, Kamis (20/1) lalu. ”Karena itu harus ada standar pelayanan di setiap level pemerintahan,” ujarnya.

Buruknya pelayanan di tingkat kecamatan juga merembes ke nagari. Hingga saat ini, nagari belum memiliki profil dan data potensi. ”Ini tak lepas dari lemahnya sumber daya manusia aparatur disana,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi X DPR RI ini menambahkan batas nagari juga masih banyak yang belum jelas. Padahal, jika tidak segera dituntaskan akan menjadi sumber konflik. Kasus Saniangbaka dan Muaropingai di Kabupaten Solok harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Batas yang tidak jelas dan arogansi dari kedua belah pihak telah memicu konflik dan aksi bakar-bakaran.

Pelayanan administrasi kependudukan belum berjalan dengan tertib. Masih ada penduduk yang ber-KTP ganda, bahkan belum punya kartu keluarga. Karena itu, harus segera dilakukan pemutakhiran data kependudukan. Sebab pemerintah pada tahun 2011 sudah menerapkan pelayanan elektronik KTP (E-KTP). ”Pusat sudah mengalokasikan dana Rp1,2 triliun untuk program tersebut,” kata Irwan.

Lebih lanjut disampaikan Irwan, masalah pertanahan merupakan salah satu masalah krusial. Jika tidak segera ditata dengan baik berpotensi menyulit konflik baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk penertiban dan keamanan, kinerja camat belum efektif. Pemkab/pemko masih harus menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu tugas-tugas camat di bidang tersebut.

Camat, kata Irwan juga harus mengetahui semua program pemerintahan yang ditujukan ke masyarakat secara langsung, misalnya program untuk mensejahterakan petani. Karena itu, camat harus melakukan koordinasi dengan semua komponen sehingga program itu bisa sukses di daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang harus dibenahi sehingga gagasan yang muncul dan menjadi usulan itu benar-benar kebutuhan prioritas masyarakat. ”Camat juga harus selalu mengembangkan kapasitas dirinya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada sekarang,” tukasnya.

Raker ini digelar dalam rangka membangun sinergi dan tata kelola pemerintah yang baik, penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di daerah masing-masing. Pembukaan rapat yang berlangsung selama dua hari (20/21) ini juga dihadiri Plt Sekprov Mahmuda Rivai, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Djoni, Kadinas Ketahanan Pangan Syahrial Syam dan Kepala Biro Pemerintahan Fachril Murad, dan Kabiro Pembangunan dan Rantau Suhermanto Raza.

Padang Ekspres, 22 Januari 2011