Menyepakati Pemborosan Anggaran

Rabu, 26/01/2011

Perjalanan dinas, jadi sorotan gubernur dalam evaluasi APBD Padang 2011. Terutama, soal besaran biaya perjalanan dinas anggota DPRD yang diplot sebesar 40 persen dari total anggaran Sekretariat Dewan (Setwan), yakni sebesar Rp7,04 miliar.

Gubernur menilai, pengalokasian anggaran perjalanan dinas tersebut sudah mengabaikan amanat Pemendagri No.37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, yang meminta agar perjalanan dinas dilakukan secara selektif.

Tak hanya Setwan, Gubernur juga meminta rasionalisasi anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp1,5 miliar. Alokasi anggaran makan minum dengan total Rp2,1 miliar di Setwan, juga jadi sorotan. Anggaran tersebut dinilai tidak logis dan menyalahi prinsip efektivitas dan kepatutan.

Sementara, anggaran perjalanan dinas ke luar daerah kepala daerah (Kdh) menurun tipis dari tahun sebelumnya. Bila pada 2010 lalu, Pemko menganggarkan sebesar Rp1,2 miliar untuk perjalanan dinas Kdh, tahun ini turun menjadi Rp1,09 miliar.

Anggaran ini digunakan Kdh (Walikota, wakil walikota, sekda), para asisten dan bagian umum. Penurunannya memang tipis, karena banyaknya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait masa rehab rekon yang harus dilakukan.

Pada PPAS, perjalanan wali kota diplot sebesar Rp200 juta, wawako Rp150 juta, sekda Rp50 juta, asisten Rp100 juta serta bagian umum Rp290 juta. Penambahan sebesar Rp292 juta tersebut, diusulkan setelah melakukan perhitungan terhadap prediksi kebutuhan perjalanan. Itu cuma untuk perjalanan ke luar daerah dan luar negeri saja.

Belum bisa dipastikan, kemana saja perjalanan Kdh yang akan dilakukan pada 2011 mendatang. Sebab, perjalanan tersebut hanya disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Kemungkinan, perjalanan terbanyak yang dilakukan berupa koordinasi proses rehab-rekon Kota Padang. Berikut petikan momentar dari DPRD tentang hal tersebut.

Masrul (F-PAN)
Sudah Dikurangi
Sebenarnya anggaran perjalanan dinas sudah dikurangi dari sebelumnya. Pengurangan itu dilakukan dengan mengurangi koordinasi ke pusat. Kita akan memperbanyak koordinasi dengan gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Zulherman (F-Demokrat)
Dirasionalisasi
DPRD sudah melakukan rasionalisasi tentang anggaran perjalanan dinas DPRD yang dinilai cukup tinggi. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7,04 miliar tersebut dikurangi sebesar 10 persen dari total semula. Pada dasarnya, anggaran perjalanan dinas tersebut sudah berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp10,4 miliar.
Pengurangan dilakukan terhadap kuantitas kunjungan kerja kita kurangi dan leboh banyak untuk peningkatan SDM. Tapi, karena gubernur minta dikurangi ya kita lakukan.

Budiman (F-PKS)
Saat ini Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penyesuaian terhadap evaluasi gubernur tersebut. Khusus perjalanan dinas, Banggar dan TAPD serpakat mengurangi 10 persen.
Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk dana sharing, sudah kita alokasikan kembali sesuai dengan catatan gubernur. Secara umum total APBD tidak berubah, efisiensi yang dilakukan kita gunakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang belum dialokasikan.

Posmetro, 22 Januari 2011