Banyak Dana APBN Tidak Terserap

Kamis, 27/01/2011

Solok Selatan, Singgalang

Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno mengakui banyak dana APBN tidak terserap, karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pernyataan itu dikemukakan ketika menyampaikan sambutan rapat koordinasi (rakor) antara gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota se-sumbar di Padang Aro, Solok Selatan, Rabu (26/1). Rakor ini berlangsung selama dua hari.

Gubernur mengatakan, rakor ini bukan sekadar mensinergikan program pemprov dengan kabupaten/kota, juga pelaksanaan program tersebut.

Lanjutnya, banyak anggaran dari tugas perbantuan dan dekosentrasi yang akan dilaksanakan oleh pemprov. Oleh karena itu, perlu adanya sikronisasi program dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Gubernur mengakui, besar anggaran yang diberikan kepada Pemprov Sumbar, tapi terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Kita menyadari keterbatasan SDM dan sarana prasarana di pemprov tidak dapat melakukan penggelolaan dana satu program yang begitu besar,” kata Irwan.

Dikatakan Irwan, dengan kerjasama dan dukungan pemerintah kabupaten/kota se Sumatra Barat, maka pengelolaan dana program tersebut dapat disaluran secara lebih baik dan penyerapannya akan lebih baik.

Rapat koordinasi juga dihadiri anggota DPD Riza Pahlevi, Ketua DPRD Yul Teknil, Wagub Muslim Kasim, para bupati dan walikota, Sekdaprov Mahmuda Rivai, Asisten Pemerintahan, Staf Ahli, Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, serta beberapa SKPD kabupaten/kota.

Gubernur mengemukakan, diharapkan perhatian dan keseriusan bupati dan walikota merespon program pemerintah provinsi yang juga terkait dengan penyaluran dana APBD dan APBN.

“Kita menyadari masih masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, angkatan kerja kita menganggur, keterbatasan dana serta potensi yang kita miliki,” ujar Irwan.
Menurut dia, kenyataan itu harus diperbaiki secara maksimal. “Jika kita bersatu padu, solusi pasti dipadatkan,” kata dia.

Guna menyatukan persepsi dan singkronisasi program pembangunan di daerah, diharapkan bupati dan walikota mendorong pembuatan profil data potensi kecamatan, nagari, kelurahan dan desa sebagai bahan menjalankan program yang tepat di daerah.
“Rasanya kita berlaku naif jika berbuat tanpa data dan kondisi yang sesungguhnya,” ujar Irwan.

Irwan Prayitno mengingatkan kepala daerah agar memperhatikan persoalan batas nagari, desa sebagai sebuah kepastian hukum, sehingga tidak terjadi di kemudian hari konflik horizontal.

Pemprov menetapkan program terpadu dalam pening katan kesejahteraan petani.
Bupati Solsel, Muzni Zakaria menyampaikan permo honan agar pelaksanaan program pembangunan Solsel mendapat perhatian dan dukungan dari Pempov Sumbar dan pemerintah pusat.

Terutama untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi menuju jalan lintas Sumatra yang melewati Dharmasraya, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan daerah. (*/405)

Singgalang, 27 Januari 2011