Kurang Koordinasi, Banyak Dana APBN tak Terserap

Kamis, 27/01/2011

SOLOK SELATAN — Gubernur Su­matera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak terserap karena kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu terungkap saat memberikan sambutan dalam Rakor antara gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota se-sumbar di Solok Selatan, Rabu (26/1). Rakor sendiri bakal berlangsung hingga Kamis (27/1).

“Banyak anggaran dari tugas perban­tuan dan dekonsentrasi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena itu, perlu adanya sikronisasi program dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” katanya.

Gubernur mengakui, anggaran yang diberikan kepada Pemprov Sumbar besar tapi terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pada kesempatan itu, gubernur mengingatkan tentang pelaksanaan pelayanan terpadu kecamatan (Pa­ten). “Bupati/walikota mesti mem­percepat pelaksanaan Paten karena paling lambat pelaksanaan Paten tahun 2015,” katanya.

Ia juga meminta agar bupati/walikota untuk segera membuat profil nagari, desa dan kelurahan. Profil nagari, desa dan kelurahan ini bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan musrenbang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bupati/walikota juga perlu memperjelas batas-batas nagari karena bisa menimbulkan konflik horizontal.

Ketidakadaan sertifikat tanah, katanya, mampu mengancam keberlang­sungan usaha masyarakat karena tidak adanya legalitas hukum. “Tahun 2011 ini, Pemprov akan laksanakan bantuan sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 500 bidang melalui APBD 2011,” katanya.

Lalu 850 bidang dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, 100 bidang dari Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, dan 4.800 bidang yang merupakan Prona.

Gubernur mengatakan, 60,8 persen penduduk Sumbar bermata penca­harian sebagai petani. Pendapatan petani, imbuhnya, masih di bawah umpah minimum provinsi (UMP) karena belum efektifnya jam koordinasi petani, yakni hanya 3,5 jam.

Pada tahun 2011 ini, katanya, Pemprov Sumbar membuat program terpadu penyejahteraan petani. Program ini, katanya, sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis rumah tangga petani.

“Yang semula hanya memiliki satu jenis usaha, akan kita tingkatkan menjadi minimal tiga pada 62 nagari atau 2.480 RTP,” katanya. Wujudnya, adalah untuk meningkatkan jam koordinasi efektif dari 3,5 jam menjadi 8 jam. “Saya berharap, kabupaten/kota bisa menyambut program ini dengan baik,” katanya.

Lemahnya permodalan UKM mempersulit masyarakat dalam me­ngem­bangkan usahanya. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi kelompok dan lokasi usaha mikro di setiap kabupaten/kota dan menge­nali per­masalahannya. “Kemudian menyusun gerakan terpadu untuk mengatasi permasalahan tersebut,” katanya.

Pada tahun ini Pemprov Sumbar memperoleh kucuran KUR dua kali lipat dari tahun kemarin.

Gubernur mengatakan, Pem­prov Sumbar juga sudah me­nyusun rancangan perda ten­tang pedoman pemberian intensif dan pemberian kemudahan pe­na­naman modal di daerah. Adanya ranperda ini, diha­rapkan kabu­paten/kota memberikan per­hatian diantaranya pembenahan sarana dan prasaranan jalan raya, pela­buhan listrik dan air bersih.

Lalu optimalisasi dan pening­katan kualitas kantor pelayanan terpadu kabupaten/kota. Serta men­cip­t­akan keamanan berinvestasi.

Dalam rakor tersebut, hadir hampir seluruh kepala daerah kabupaten/kota, ketua DPRD pro­vinsi dan kabupaten/kota, anggota DPD RI, Reza Falevi, dan Kepala SKPD Pemprov Sumbar. (h/ted)

Haluan, 27 Januari 2011