Jangan Asal Mengeluarkan Izin

Senin, 07/02/2011

Untuk Usaha Pertambangan

Padang, Singgalang
Kalangan anggota DPRD Sumbar menyambut baik kebijakan Gubernur, untuk mengingatkan bupati/walikota agar dalam pemberian izin usaha tambang (IUP) benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan asal mengeluarkan izin saja.

”Penegasan Gubernur soal izin tambang ini, mesti diaplikasikan di lapangan. Teliti betul kondisinya. Jangan nanti setelah izin diterbitkan, ternyata investor kehabisan modal atau usaha yang bakal digarap berada di hutan lindung atau masih dipermasalahkan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPRD Sumbar, Bachtul kepada Singgalang, Selasa (1/2) di Padang.

Menurut mantan konsultan PPK (kini namanya PNPM), persoalan pertambangan di Sumbar, hingga saat ini masih dilematis. Sumbar memiliki potensi tambang cukup banyak, mulai batubara, emas dan lainnya. Namun kenyataan di lapangan, ada yang berada di kawasan hutan lindung dan tanah ulayat.

Kondisi demikian mesti disiasati, bagaimana potensi itu bisa tergarap maksimal, tanpa merusak lingkungan sekitar. Dengan demikian potensi tersebut, bisa memberikan dampak ekonomi terhadap daerah dan masyarakat. Potensi yang ada itu, mesti terinci berapa kandungan depositnya.

”Sebab, ada investor setelah izin didapat, hanya sebentar beroperasi, karena cadangan deposit yang terbatas. Ini mesti menjadi pelajaran bagi Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota,” terang Bachtul.

Hal senada juga dikemukakan anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya H. Saidal Masfiyuddin. Menurut dia, pemerintah daerah mesti serius soal ini.

Jangan hanya mudah mengeluarkan izin, tapi setelah itu mengecewakan. Meneliti lebih dalam, bukan berarti mempersulit investor. Hanya semata-mata mencari kepastian.

Mereka berdua juga berharap, pemerintah juga bertegas-tegas terkait investor yang datang. Yang broker jangan dilayani, kalau tidak jelas ujung pangkalnya. Sebab tidak tertutup kemungkinan para broker itu memanfaatkan keramahtamahan orang Sumbar.

Sebelumnya diberitakan, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Sumbar tercatat 170. Dari jumlah sebanyak itu, 67 di antaranya tidak aktif. 103 IUP aktif, tapi yang aktif mesti diteliti lebih dalam lagi sehingga yang benar-benar aktif di lapangan, didapatkan.

Singgalang, 2 Februari 2011