Dana Pendidikan Sumbar Rp2,19 Triliun
Sabtu, 12/02/2011
PADANG - SINGGALANG Kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Sumbar semakin tinggi. Dana yang dialokasikan untuk belanja langsung pendidikan yang ditangani kabupaten/kota pada 2011 ini Rp2,19 triliun. Berasal dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Ini diluar gaji dan tunjangan guru.
Alokasi dana yang tak jauh beda dengan total APBD Sumbar 2011 itu terungkap saat rapat koordinasi pendidikan se-Sumbar yang dihadiri Gubernur Irwan Prayitno, Kamis (10/2) di Padang. Hadir pula Asisten II Setdaprov, Syafrial, Kadisdikpora, Burhasman dan dinas terkait di kabupaten/kota.
Dana sebanyak itu dari APBN Rp1,198 triliun, terdiri dari BOS (Rp308 miliar), DAK (Rp278 miliar) dan sertifikasi (Rp530 miliar). Sedangkan dari APBD kab/kota sekitar Rp912 miliar. Dari APBD provinsi yang didistribusikan ke 19 kab/kota sekitar Rp100 miliar.
Dari 19 kab/kota, Kota Padang mendapat dana paling besar untuk urusan pendidikan sebesar Rp164 miliar. Dari APBD Kota Padang sendiri Rp100 miliar. Total Rp269 miliar. Disusul Kabupaten Padang Pariaman (Rp202 miliar), dan Kabupaten Pesisir Selatan Rp196 miliar.
Kegunaan dana itu antara lain, membangun gedung dan ruang sekolah, perlengkapan belajar, labor, pemberian beasiswa dalam maupun luar negeri. Mulai kepada siswa SLTP dan SLTA, termasuk dana subdisi bagi siswa miskin. Pengembangan dan pembinaan SMA sekolah bertaraf internasional (SBI) pada sejumlah kab/kota juga masuk.
“Dana untuk pendidikan banyak mengalir ke Sumbar. Ini mesti dimanfaatkan dengan maksimal. Provinsi dan kab/kota harus mendukung, sehingga Sumbar sebagai pusat pendidikan kelak, benar-benar menjadi kenyataan. Anak-anak Sumbar sekolah semua,” harap gubernur.
BOS menyedihkan
Menyangkut dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2011, hingga rakor digelar, baru Kota Padang satu-satunya yang sudah menyalurkan. Sementara 18 kab/kota lain belum.
Menyedihkan. Padahal 2010 lalu, Januari, sudah bisa diterima SD/SDLB dan SLTP se-Sumbar.
Alasan yang dikemukakan, mayoritas terganjal persoalan administrasi. Masih dilematis mempraktikan kebijakan pusat yang dikorelasikan dengan kondisi rill di lapangan. Proses ini butuh waktu. Sebab cara penyalurannya, beda dengan tahun sebelumnya.
Tadinya dari skema APBN yang dimasukkan ke APBD provinsi tahun 2011 tidak lagi dimasukkan, melainkan jadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian.
Kendati dana BOS belum cair di 18 kabupaten/kota, namun pengelola tetap optimistis bisa mencairkan dalam minggu kedua dan ketiga Februari. Hanya Pemko Payakumbuh, kemungkinan bisa awal Maret 2011. (*)
Singgalang 11 Februari 2011
http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=3701