Penegakan Disiplin Sebuah Keharusan

Jumat, 25/03/2011

GUBERNUR DI HADAPAN APARATUR PEMKAB DHARMASRAYA

DHARMASRAYA - PNS merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang digaji untuk melayani masyarakat, bukan malah dilayani masyarakat. PNS digaji dari hasil penerimaan pajak masyarakat yang dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan dan melayani rakyat.

Karena itu, setiap aparatur pemerintah memiliki kewajiban menjalankan tugas dan fungsi untuk melayani serta memotivasi penggerak pembangunan dimana bertugas.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatra Barat dalam apel pagi dengan seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Dharmasraya di halaman Kantor Bupati, Rabu (23/3).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Adi Gunawan, Muspida Plus, Kadis Pertanian dan Holtikultural Ir. Djoni, Kadis Prasjal dan Tarkim, Ir. Somprapto, MSi, Kadis Perikanan Ir. Yosmeri, Kepala Biro Bina Sosial Abdul Gafar, SE, MM, Sekdakab Busra, S.H., Kepala Biro Humas dan Protokol yang diwakili Kabag Penerangan Erdi Janur, S.H., serta Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Dhamasraya.

Menurut gubernur, selama ini prilaku aparatur pemerintahan masih mempunyai disiplin yang rendah dan kondisi itu sudah berlangsung secara turun termurun dari pemerintah kolonial Belanda.

Prilaku PNS seperti itu jelas tidak menyambung dengan keinginan rakyat. ‘’Karenanya, prilaku seperti itu harus diubah dan dibenahi guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,’’ ujar Irwan.

Dijelaskan, untuk mengubah itu dapat dilakukan melalui kebijakan rekrutmen PNS secara baik, bersih dan transparan sehingga mendapatkan aparatur yang berkualitas dan profesional serta bermartabat.

Selain itu, pihaknya juga melihat banyak anak miskin yang dulu amat sukar menjadi PNS, tapi sekarang sudah semakin banyak menjadi PNS sehingga hal itu merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan di tengah masyarakat.

Irwan juga menyampaikan, penegakan disiplin PNS merupakan sebuah keharusan. Masuk kantor dan tidak kerja sekian lama masih menerima gaji, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Selain itu, juga perlu membuat skala prioritas melihat kondisi keterbatasan pembiayaan APBD, untuk sebesar-besarnya memperhatikan peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

‘’Kita yakin saat ini bupati dan aparatur di Dharmasraya dalam 5 tahun ini telah bertekad menuntaskan masalah kemiskinan dan melepaskan kondisi sebagai daerah tertinggal. Karena itu kita mengajak seluruh aparatur di seluruh Sumatra Barat untuk berbuat dan berkerja keras dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan Sumatra Barat yang Mandani, Sejahtera dan Bermartabat,’’ imbaunya. (adv)

Singgalang 25 Maret 2011

http://www.hariansinggalang.co.id/sgl.php?module=detailberita&id=5058