Irwan Prayitno: Pengurus dan Anggota Korpri Sumbar Mesti Menjaga Netralitas dan Profesionalismenya

Sabtu, 26/03/2011

"Kita berharap Pengurus Korpri Sumbar mampu menjembatani kondisi aparatur di daerah yang terkendala dampak Pilkada, hingga sampai non job. Padahal mereka belum pensiun, namun bagai terbelenggu tak berdaya oleh kelompok yang memenangi Pilkada. Oleh karena itu netralitas PNS mesti terjamin, sehingga dampak yang saat ini terjadi di beberapa daerah tidak menjadikan sesuatu yang merugikan negera dan kompetensi anggota Korpri itu sendiri sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat".

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada acara Pengukuhan Pengurus Korpri Sumbar Periode 2010-2015 di Auditorium Gubernuran, Jum’at pagi (24/3). Hadir dalam kesempatan itu Sekjen Kementrian Dalam Negeri Diah Anggraini, Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar beserta staf serta pengurus yang dilantik.

Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan, "kita amat mendukung netralitas PNS, kami selaku orang Partai, mendukung PNS dan Korpri tidak boleh memihak kepada salah satu partai politik dan pasangan calon pada saat Pilkada. Oleh karenanya Ketua dan Pengurus Korpri agar memberi nasehat dan arahan kepada anggota melaksanakan tugas negera secara baik, netral, profesional guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance )".

"Untuk itu kami mohon izin selaku Gubernur di hadapan Ketua Umum Korpri, akan menindak para PNS atau anggota Korpri yang tidak berlaku netral, ikut serta beraktifitas pada partai politik atau ikut berpolitik. Ini semua agar PNS itu mampu menjadi Abdi Negara dan pelayan masyarakat yang baik, bukan dilayani dan berlagak seperti bos".

"Mudah-mudah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov betul-betul pelayan masyarakat, seperti baliho-baliho kami pada saat awal dilantik jadi Gubernur Sumbar", harapnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, "dalam reformasi birokrasi di Sumbar, kami tinggal melanjutkan apa-apa yang telah diprogram oleh Bapak Gamawan Fauzi saat jadi Gubernur dahulu. Terutama dalam penerapan sistem mutasi, promosi dan rotasi yang semua akan kita jalani dengan baik".

"Jadi tidak baik kiranya setiap ada perubahan kepemimpinan terjadi pula penggantian para pimpinan SKPD yang membuat kinerja aparatur tidak terpola secara baik, sehingga persoalan yang ada tidak pernah dapat kita selesaikan pada waktunya".

"Kami juga tidak habis pikir, hampir setiap saat para wartawan menanyakan, kapan kabinet Bapak diganti? Seakan-akan ini ada pesan pertanya dari sekelompok orang padahal kita dalam penempatan pejabat melalui sistem kopetensi PNS yang telah kita lakukan dan itu tidak perlu diperdebatkan lagi".

"Kita juga berharap momentum pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumbar, semakin memperkuat komitmen para pengurus untuk terus mengembangkan eksistensi Korpri sebagai wadah perhimpunan pada PNS, yang senantiasa mendorong kesejahteraan anggotanya dan lebih mempertajam peran strategisnya sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang netral, solid dan profesional".

"Korpri untuk mencapai profesional, netral dan sejahtera, tidak ada jalan lain kecuali mampu merobah pola pikir (mindset) dalam perobahan paradigma melalui perubahan azas meliputi demokratis, mandiri, netral, bebas, profesional, aktif, produktif, dan bertanggung jawab. Dalam mendorong reformasi birokrasi menuju Good Gavernance".

Irwan juga menyampaikan ada lima point mendasar dalam penuntasan reformasi biokrasi kepegawaian yang merekomendasikan pemerintah yaitu, Pertama membantu pemerintah menuntaskan reformasi di masing-masing daerah tugas.

Kedua meningkatkan kerja sama produktif dengan semua pemangku kepentingan. Ketiga kerja keras dan cerdas sebagai abdi negara, masyarakat dan pemerintah, serta menindak lanjuti pemberantasan tidak pidana KKN.

Keempat sebagai organisasi profesi yang diandalkan dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Kelima menjadi Korpri yang tangguh dan berwibawa, ungkapnya.

Sekjen Kementrian Dalam Negeri selaku Ketua Umum Korpri, Diah Anggraini dalam sambutannya menyampaikan, guna mendukung efektivitas peran Korpri dalam reformasi birokrasi. Maka kepengurusan Korpri ke depan bertugas untuk membanguan soliditas, solidaritas, dan profesional bagi seluruh anggota.

Kepengurusan Korpri di masa datang harus menitik beratkan pada pembangunan jiwa korp (korsa) sebagaimana diamanatkan PP no 42 tahun 2004 dan Kode Etik PNS. Yang dimaksud jiwa korp PNS itu adalah, rasa kesatuan dalam persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam NKRI.

Korpri dalam memasuki abad ke 21 dan pesan Bapak Presiden selaku penasehat Nasional Korpri ada empat konsensus atau empat pilar dan jati diri banggsa, yaitu Pertama menetapkan dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa. Kedua UUD 1945 menjalankan amanat dari Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai, cita-cita dan tujuan dalam mendirikan negera ini.

Ketiga NKRI, sepakat dan berketapakan mempertahankan bentuk negera Indonesia dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat Bhineka Tunggal Ika, bahwa bangsa kita majemuk, amat beragam, agama, etnis, suku dan daerah dan identitas lainnya.

"Jika saat ini ada otonomi daerah, desentralisasi pembangunan, itu semata-mata untuk memastikan pembangunan lebih berimbang, lebih merata, lebih adil di daerah- daerah. Janga pula otonomi daerah itu melunturkan, mengurangi ataupun menganggu semangat Bhineka Tunggal Ika", ujarnya.

Ketua Pengurus Korpri Sumbar periode 2010-2015 adalah Drs. H. Alizallidjar, Msi mengantikan Drs. H Rusdi Lubis , Msi yang telah berakhir masa tugasnya. [humas]